Author Archives: Albert Rahman Putra

Pengantar Buku Kurun Niaga: Kala Negeri Dikelola Pemodal*

Melalui perperangan, membangun benteng pertahanan yang sulit direbut, dan memonopoli perniagaan, orang-orang Eropa berhasil menguasai beberapa bandar pelabuhan dan hasil bumi penting yang sebelumnya mempertemukan kawasan ini dengan perekonomian dunia yang sedang berkembang. Peran mereka tetap kecil, pemain-pemain di pinggiran kehidupan kawasan yang berjalan tanpa henti, namun mereka telah mengubah keseimbangan yang rapuh antara perniagaan dan kerajaan.^[1]

Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Anthony Reid.

Sejak awal Agustus 2019 lalu bersama tiga belas orang partisipan kami membaca ulang sejumlah rujukan sejarah dan koleksi-koleksi arsip sejak tahun 1600-an hingga akhir 1800an. Bagi kami pembacaan ini adalah sebuah studi yang menarik, melihat kembali sudut pandang Eropa mencatat Sumatera Barat. Melihat bagaimana perniagaan membuka akses persilangan budaya, sekaligus melihat perniagaan menguasai sebuah tatanan politik. Peristiwa-peristiwa ini, saya kira membantu untuk memperkaya pandangan kita memahami situasi Indonesia hari ini.

Sejak abad 15, telah banyak kapal-kapal pelancong, datang ke pantai barat Sumatera, mulai dari Aceh, Arab, China, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan Amerika. Ada banyak hal yang bisa kita catat dari sumber-sumber yang terbatas itu. Keterbukaan masyarakat Minangkabau yang terpusat di pebukitan pada masa itu, menjadi sebuah hal yang unik. Ia berkembang dengan persilangan budaya internal Sumatera maupun eksternal yang difilter terlebih dahulu di pinggiran kawasan, di pantai barat, dan pangkalan-pangkalan besar di timur.

Sekilas para pemimpin terlihat menikmati posisi nyamannya dalam waktu yang sangat panjang di pebukitan, sekalipun bergantung besar pada produksi-produksi pertanian, pertambangan, dan segala aktivitas warga di nagari. Namun, perhatian dan kekawatiran mereka terhadap negeri-negeri tetangga tak pernah lepas. Mereka selalu memikirkan apa-apa yang terjadi di kawasan-kawasan pintu masuk, kawasan perniagaan besar, kawasan saingan.

Minangkabau sebagai sebuah ekosistem kebudayaan besar pada masa lampau hampir tidak terjangkau oleh publik Eropa. Sebelum terjadinya perang saudara, Padri, konflik antar bangsa tetap dikelola di wilayah pesisir barat. Salah satu catatan awal menyinggung Minangakabau ditulis oleh Henrique Dias, seorang ahli obat-obatan yang menompang di kapal portugis Sao Paulo. Kapal ini diriwayatkan terseret badai hingga Sumatera pada 21 Januari 1561. Beberapa bulan mereka yang selamat harus membangun kembali kapal untuk berlayar ke tujuan lain. Beberapa kapal bantuan datang untuk mendampingi.

Raja berjarak kurang lebih dua hari dari lokasi itu. Suatu kali putra raja datang, para awak Portugis memberikan beberapa hadiah untuk raja, tapi ia sedikit tersinggung mengetahui kaptennya malah makan ketika ia sedang menampakkan diri. Raja mengatakan bahwa ia bersedia mengawal jika kapten ingin mengirim orang melalui jalur darat, dengan durasi 10 hari. Dan raja ternyata berkeinginan memiliki artileri-artileri milik kapten itu. Raja bersedia menukarnya dengan kapal-kapal besar yang bisa mengantarkan mereka pulang. Tetapi kapten menolak permintaan itu, bahwa artileri itu harus diserahkan pada raja muda di India. Raja merasa puas dengan jawaban itu, dan meminta izin untuk melihat lebih dekat artileri itu.

Warga sekitarpun menukarkan beberapa barang pangan dengan sejumlah peralatan seperti pisau dan paku milik rombongan kapten itu. Semua terkesan cair dan membaur, mereka pun melonggarkan pengamanan. Tapi ia tidak menyadari 5 hari terakhir sampan-sampan berdatangan membawa orang-orang bersejanta, bersembunyi di pohon-pohon dan kemudian menyerang mereka, lebih dari 70 rombongan portugis terbunuh. Sementara yang selamat berhasil menaiki kapal dan pergi.^[2]  

Sebelum Thomas Dias pada tahun 1684 dan dilengkapi Raffles pada tahun 1818 yang memasuki pusat Minangkabau, tidak sedikit yang percaya pada narasi Marcopolo, yang menggambarakan Sumatera sebagai negeri yang dihuni oleh masyarakat kanibal. Terlihat banyak catatan-catatan pejalan Eropa kesulitan menggambarkan Minangkabau dan Batak. Negeri yang memiliki konsep pemerintahan yang cukup berbeda dengan negeri lainnya yang berbasis kerajaan seperti Jawa, atau raja-raja di Sriwijaya, Aceh, dan lainnya.^[3]

Di Minangkabau, raja adalah pemimpin-pemimpin kecil yang setara dengan penghulu, dan jumlahnya sangat banyak. Menurut Anthony Reid, ketika Sriwijaya tidak lagi disebut-sebut pada abad 14, beberapa reputasi kerajaan tersebut bergeser ke hulu Sungai Batang Hari. Di sana terdapat patung dan prasati tertanda 1347. Menurut Reid, kemungkinan kerajaan Budha Raja Adhitiawarman (diduga adalah Dharmasraya) memulai tradisi kekuasaan “raja nan agung” di Sumtera Barat bagian tengah, dimana tradisi tersebut hidup berdampingan tetapi kurang harmonis dengan masyarakat Minangkabau yang matrilineal dan pluralistik.

Raja-raja Minangkabau bagi Reid memiliki kharisma yang sangat kuat di seluruh pulau Sumatera pada abad 17 sampai 18. Tapi kharisma itu hanya terpapar oleh pengaruhnya di setiap pusat niaga di Sumatera.

Pada tahun 1684 Gubernur VOC di Malaka mengirim Thomas Dias menemui “Raja Minangkabau” di Pagarayung. Menurut Reid, tujuannya sederhana agar Belanda dapat berdagang langsung dengan penyedia emas, lada, dan timah Minangkabau, menjadikannya sekutu yang potensial di tengah konflik yang terus menerus terjadi antara Siak, Johor, Jambi, Palembang, dan Malaka.

Dias memulai misinya dengan mengirimkan utusan ke “Raja Minangkabau” untuk memberi tahu rencana kedatangannya. Direspon oleh Raja Minangkabau dengan mengirim 9 orang utusan untuk menjemput Thomas Dias. Ia mencatat total 37 orag termasuk timnya melakukan perjalanan ke pusat Minangkabau. Ia mengaku dibawa melewati jalur-jalur yang tidak lazim dilewati warga. Menghindari beberapa “kerajaan kecil” yang bisa saja curiga dengan kedatangan mereka. Selain itu, ia juga mendapat respon yang tidak baik dari warga, sebab takut akan adanya eskpedisi lanjutan dari Eropa untuk menaklukkan mereka. Beberapa kali harus tidur di bawah pohon. Thomas Dias mengaku disambut dengan baik di Pagaruyung, dan pulang membawa sejumlah kesepakatan. Perdagangan emas di jalur timur, terbuka untuk Malaka.

Hal serupa diupayakan Raffles atas inisiatifnya. Kebesaran pengaruh Minangkabau di sepanjang pesisir Sumatera dan pangkalan-pangkalan mengantarkannya ke sebagai bangsa Eropa pertama yang menaiki pebukitan Padang menuju pusat Minangkabau pada tahun 1818. Ia bertaruh pada momen-momen yang sempit dan sekaligus strategis. Pada masa itu, dikenal dengan masa interregnum Inggris. Napoleon menguasai sebagian besar Eropa dan mengambil alih kerajaan Belanda. Pimpinan Belanda mengungsi ke Inggris, dan sejumlah wilayah kekuasaan Belanda melalui sebuah perjanjian akan dikelola oleh Inggris, salah satunya adalah Sumatera Barat.

Raffles membuat kesepakatan dengan sejumlah pemimpin adat yang juga terdesak oleh Padri. Dengan tidak begitu rumit, ia memperoleh kesepakatan dan surat untuk Raja Inggris agar tidak membiarkan Belanda kembali ke Padang. Sebagai gantinya, Raffles meninggalkan sejumlah pasukannya di Simawang, menjaga warga dari Padri Lintau, dan memastikan agar jalur penting antara pusat Minangkabau, menyeberangi Singkarak, melalui Solok (Kubuang Tigo Baleh) ataupun Koto Tangah tetap  terbuka untuk Inggris. Niat Raffles tidak berjalan dengan baik. 1819, Sumatera Barat kembali dikuasai Belanda.

Sebelumnya, pada tahun 1600an Belanda memulai peniagaanya dengan setara. Pelakat dan pertukaran utusan menjadi seni politik yang lazim pada masa itu. Di Pantai Barat, Belanda dan Aceh tidak menjadi mesra dengan plakat semata. Setelah mendapati pintu masuk ke pantai barat, Belanda membuat sejumlah perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal. 1663 para petinggi adat di Painan dan VOC menyepakati “Painansche Contract”^[4]. Kesepakatannya ini memberikan perdagangan secara bebas dan tanpa pajak di wilayah Tarusan dan Air Haji, dan kemudian mendirikan Loji^[5] di Salido. Tapi VOC selalu menginginkan Padang yang menjadi sentra strategis.

Pada tahun 1667, loji dipindakan ke Padang. Tapi kota ini tidak begitu aman bagi Belanda, sebab Aceh masih memiliki pengaruh yang kuat di sana. Loji kembali dipindahkan ke Painan, tepatnya di Pulau Cingkuak. Di saat yang sama, loji-loji kecil dibangun di Pariaman dan Tiku. Tahun 1668, Belanda mematangkan niatnya. Aceh berhasil dihalau. Sebagian dari orang-orang Aceh yang berpengaruh pindah ke Pauh. Tapi untuk wilayah pantai barat Sumatra, Padang terlalu strategis untuk dilepaskan begitu saja. Keberadaan Aceh di Pauh dan Koto Tangah, mengerakan semangat perang warga lokal melawan VOC.^[6]

Sejak tahun 1669 hingga 1750an lebih dari 20 kali perang besar terjadi antara Pauh dan Aceh. 1679 Pauh mulai berkoalisi dengan para pemimpin Tiga Belas Kota (Kubuang Tigo Baleh, yang sekarang disebut sebagai wilayah Kota dan Kabupaten Solok) yang merupakan produsen rempah utama. Tahun 1688, 5 orang penghulu Pauh tunduk, dan 9 penghulu masih rewel. Berbagai serangan kembali terjadi, walau sering kali “marasai” Pauh tak henti-henti memperlihatkan ketidak-taatannya. Tahun 1713, sekitar 500 pasukan, termasuk pemuka agama, di bawah pimpinan Rajo Putiah dan Rajo Saruaso berada di Padang untuk menghadang, tetapi “Padang” dibantu oleh para awak kapal Belanda dan 120 awak Bugis berhasil menghalau mereka. ^[7]

Tahun 1716 Pauh bersedia bekerja sama dengan VOC dan menetap di wilayah yang ditentukan Belanda. Tapi, 1720, Pauh diam-diam kembali ke tanah asal. Tahun 1724, VOC mengeluarkan perjanjian dengan Pauh bahwa, wilayah itu tidak boleh dihuni. Beberapa warga berusaha kembali dan diusir paksa. Beberapa penghulu, menaiki pebukitan membangun kerja sama dengan Kubuang Tigo Baleh. ^[8]

Pada 1726, Pauh dan warga Kubuang Tigo Baleh menuju Padang, namun bantuan militer Belanda dari Batavia datang. 1727, para pemimpin Pauh dan Kubuang Tigo Baleh datang ke Padang untuk bernegosiasi, dan akhirnya meminta maaf pada Belanda. Salah satu alasan utama permintaan maaf ini adalah karena Belanda menyetop penjualan garam. Tapi, rupanya itu tidak berlangsung lama, 1728 Pauh menduduki tempat-tempat yang dilarang VOC, melakukan sabotase dengan mengeringkan air sawah dan membuat perdagangan dengan Kubuang Tigo Baleh menjadi lebih sulit.^[9]

Pauh memang pintu perdagangan hasil alam penting. Ia berada di lembah barat Minangkabau yang menghadap ke pelabuhan, di belakangnya membentang wilayah Kubuang Tigo Baleh, produsen rempah yang tidak bisa diakses Eropa hingga Raffles menaikinya pada tahun 1818 tadi.

Secara bertahap, setelah segala bunyi plakat dan perjanjian, VOC mulai mendirikan loji-loji, mengusasai bandar-bandar pelabuhan besar. Memberikan gelar-gelar tertentu pada pimpinan-pimpinan adat yang bisa diasuh. Menanjak 1700an hubungan dagang yang setara mulai berganti dengan monopoli yang dikuasai VOC. Ketimpangan. Pada tahun 1668 VOC menandatangi perjanjian kerjasama dengan penghulu di Barus, tak lama setelah Pauh bergolak, Rajo Lelo di Barus diasingkan karena mulai menyadari dampak negatif dari VOC terhadap tatanan ekonomi-sosial-politik kerajaannya.

Melalui para pemimpin lokal yang bisa diasuh, Belanda memulai permainannya dari pesisir yang terus bergerak. Pola-pola di atas hanyalah salah satu contoh tentang bagaimana VOC mengambil peluang dari kerapuhan antara perniagaan dan kerajaan, seperti yang digambarkan dikutipan awal. “Negara-negara baru” muncul di 1600-1800an. Ibu kota yang sebelumnya di pedalaman kini bergeser ke pesisir pantai, sesederhana VOC mendirikan pusat administrasi di sana. Kota-kota dibangun kembali dengan titik nol yang dekat dengat akses pelabuhan dagang dan askes bantuan militer.

Sejak 1660 Belanda sudah mulai memberikan gelar Opperkoopman kepada daerah-daerah yang dianggap betul-betul bisa dijadikan wilayah perdagangan. Pemimpin operasinya kebanyakan berasal dari saudagar dagang dan ada pula beberapa saudagar kecil. 1691 Belanda juga menunjuk Maharaja Indra sebagai penghulu regen baru Belanda. Proses-proses seperti ini sering terjadi, Belanda menunjuk perwakilan-perwakilan Penghulu dengan dalih mempermudah administrasi, satu persatu Belanda berhasil mendirikan “badan”nya di Minangkabau.^[10]

Pintu semakin lebar setelah Padri mulai bergolak di wilayah perbukitaan Minangkabau. Satu persatu wilayah penghasil Akasia dan Cangkeh dikuasai Padri. Rajo Alam dikudeta. Padri mulai membentuk sebuah administrasi baru yang menyerupai sebuah “negara” atau badan yang berbeda dengan prinsip egaliter tradisional Minangkabau. Kudeta Padri dengan cara yang keras membuat sebagian besar masyarakat yang merasa terancam mengundang keterlibatan Eropa.

Du Puy, residen Belanda di Padang mendesak pemerintah di Batavia supaya mengerahkan Garnisum Simawang kembali. 1820 Du Puy membuat perjanjian dengan kepala-kepala di pusat atau “pedalaman” untuk penyerahan tanah mereka pada pemerintah Hindia Belanda. 1821 Padri diusir dari Sulik Aia oleh garnisum Belanda, dan berlanjut ke daerah-daerah lainnya, hingga Belanda menguasai dan mengambil alih pemerintahan.^[11]

“Negara” atau badan legal untuk memunguti pajak, membuat tentara, mensakralkan bendera, membuat penjara, dan mencetak uang. Hadir menggantikan Padri yang belum mendapatkan posisi nyamannya. 1825 Belanda sudah mulai memberlakukan pajak 5% dari bahan yang dijual di 34 pasar di Tanah Datar dan 14 pasar di Agam. Nederlansche Handle Maatscappij (NHM) mendirikan pabriknya di Padang. 1831 Pengumpulan pajak dilakukan melalui para penghulu yang ditunjuk. 1834 Januari, sebuah kontrak yanag berlaku selama tiga tahun ditandatangani oleh Gebernur Jenderal dan wakil NHM di Padang, tentang pendirian dua depot besar di wilayah Minangkabau, dan terus berlanjut.

Membangun Negara dari prespektif niaga tentunya manyisakan banyak resiko dan keuntungan, mengabaikan aspek-aspek lingkungan dan kebudayaan, mengantarkan pertanyaan untuk siapa nagara ini dibangun?

Pertanyaan menggebu-gebu ini, saya kira tidak ada salahnya kita lontarkan agak sering. Tidakpun menjadi prioritas, hasrat menguasai ini harus tetap dibentengi dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau sekedar jadi lalat di ekosistem perniagaan besar yang kompleks.

Selain itu, Akbar Yumni, seorang kawan pernah menuliskan, bahwa selama ini pengertian sejarah sosial-politik yang berlangsung selalu sejarah yang dibangun oleh negara atau para akdemisi. Sementara warga negara yang sebenarnya adalah subjek sejarah dan sering kali mengalami dampak langsung dari konstruksi sejarah tersebut, tidak diberikan peluang untuk dilibatkan dalam merumuskan sejarah.^[12] Kolaborasi ini adalah aksi alternatif dalam mengembang wacana sejarah publik. Melibatkan sejumlah partisipan dari generasi hari ini, dari beragam sudut pandang menafsirkan peristiwa sejarah yang tidak ia alami secara langsung. Mengabaikan ataupun merespon sejarah yang ditata oleh negara ataupun akademisi.

Berbekal bagasi situasi sosial-politik-ekonomi hari ini, sejumlah pemuda ini meminjam lagi sejumlah arsip, meminjam sudut pandang para pencatat, menganalisanya kembali untuk memahami peristiwa hari ini yang seolah kita lepaskan dari masa lampau, membaca pola-pola perisitwa memperkaya sudut pandang. Dalam diskusi lain, saya juga ingat Akbar menekankan, ketika kita membaca ulang sejarah, dalam sudut pandang tertentu kita juga tengah berada dalam situasi sejarah itu sendiri. Secara performatif kita menghubungkan diri secara horizontal dari sejarah yang selama ini berjarak.

Solok, Oktober 2019

---

* Artikel ini sebelumnya telah dipublikasi di Buku Kurun Niaga: Kala Negeri Dikelola Pemodal, diterbitkan oleh Gubuak Kopi – Art and Media Studies (2019)

^[1]               Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Anthony Reid.

Komunitas Bambu, 2019, hlm. 4

^[2]               Sumatera Tempo Doeloe, Anthony Reid, Komunitas Bambu, 2010. Dalam buku ini Reid mengkurasi sejumlah catatan petulang yang menarasikan Sumatera pada masa lampau, dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Komunitas Bambu.

^[3]               Ibid, hlm 186-212; lihat juga: Memoir of the Life and Public Service of Sir Thomas Stamford Raffles by His Widow. Vol. I, London, 1835.

^[4]               Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi, Gusti Asnan, Yogyakarta, 2006. Hlm, 20-21.

^[5]               Loji (loge, factory, atau facrorij) berasal dari kata Portugis feictoria yang berarti tempat tinggal, kantor, atau gudang tempat bangsa tersebut melakukan kegiatan perdagangan di kota-kota seberang laut. Fetoria bisa berupa benteng (kubu pertahanan) dan bisa juga berupa gedung biasa. (Wikipedia – Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Loji) diakses pada September 2019)

^[6]               Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang, Rusli Amran. Jakarta, 1981. Hlm 171-188

^[7]               Ibid.

^[8]               Ibid.

^[9]               BIJDRAGEN Tot de Taal Land Em Vlokenkunde vam Nederlandsch-Indie, 1887.Hlm 538-541

^[10]             Op cit.

^[11]             Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri, Christine Dobbin. Komunitas Bambu, 2008. Hlm. 185-225.

^[12]             Golden Memories, Forum Lenteng, 2018.

__________________________________________________________

Foto sampul:

Masyarakat Padang di pelabuhan pantai barat Sumatera dengan latar belakang kapal pengantar surat ‘Insulinde’ yang sedang bertolak bersama Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum.
Koleksi Tropenmuseum