Belakangan di Sumatera kita melihat banyak praktik pengarsipan yang diinisiasi oleh komunitas, pemerintah, dan institusi pendidikan lainnya. Inisiatif desentralisasi data dan dekolonialisasi narasi ini menjadi aksi menarik dalam menyeimbangkan dan/atau merebut narasi besar sejarah yang diproduksi secara sentral oleh institusi besar.
Di hari kedelapan, di Jum’at yang cerah ini seluruh partisipan lokakarya Kurun Niaga diminta untuk merangkai proyeknya masing-masing. Hari ini dimulai dengan diskusi tentang proyek artistik untuk presentasi publik dalam bentuk open lab hari Sabtu. Partisipan diminta memikirkan konsep apa yang akan ditampilkan pada open lab nanti. Ada yang mulai mengumpulkan dokumentasi zaman kolonial, arsip tentang kejayaan masa lalu, dan diskusi dengan Akbar Yumni dan fasilitator Komunitas Gubuak Kopi tentang konsep apa yang sekiranya cocok dihadirkan ke ruang publik. Apa yang hendak ditampilkan ini tentunya bukanlah sebuah karya hasil akhir, melainkan modul proyek ataupun draft karya yang kelak bisa dilanjutkan secara kolaboratif di kolektif atau wilayah masing-masing partisipan.
Sabtu (12/10), hari ini sendu sekali, semalaman hujan mengguyur kota Solok membuat mata berat untuk diajak beraktivitas. Hari kedua “Lokakarya Kurun Niaga #4” ini tak boleh kalah semangat dari kemarin, sebab di hari Sabtu yang spesial ini kita akan berkenalan lebih dekat bersama seluruh komunitas dan kolektif yang menjadi partisipan di Kurun Niaga #4. Semuanya ada 11 komunitas, tapi ternyata Dea dari Komunitas Solu – Balige Writer Festival, Sumatera Utara tidak bisa mengikuti kelas karena kondisinya sedang tidak fit. Jadilah kita melanjutkan lokakarya dengan paparan dan diskusi dari 10 komunitas yang ada.
Makassar Biennale adalah perhelatan per-dua tahun yang diselenggarakan oleh Yayasan Makassar Biennale dan Tanah Indie di Sulawesi Selatan. Perhelatan ini mengusung tema Maritim: Sekapur Sirih, sebuah upaya menggali aspek pengetahuan lokal, khususnya mengenai pangan dan pengobatan dalam arti yang lebih luas. Dalam MB 2021, Komunitas Gubuak Kopi (Albert Rahman Putra dan Biahlil Badri) terlibat sebagai seniman residensi, narasumber forum dan diskusi.
Aroma Ingatan adalah instalasi ruang yang terdiri dari rempah, aroma, audio, serta proyeksi teks dan cahaya, yang dipresentasikan di Pekan Kebudayaan Daerah, di Taman Budaya Sumatera Barat, Padang. Aroma Ingatan juga merupakan salah satu presentasi publik proyek riset Kurun Niaga yang dikerjakan oleh Komunitas Gubuak Kopi sejak 2019. Proyek ini menyoroti narasi persilangan budaya yang dipantik oleh interaksi dan perdagangan masa lampau.
Senin, 28 Desember 2020 Komunitas Gubuak Kopi menggelar pameran Kurun Niaga #2 bertajuk “Lanskap”. Pameran ini merupakan presentasi publik dari proyek seni “Kurun Niaga”, sebuah studi tentang sejarah perniagaan di Solok secara khusus dan Sumatera Barat secara umum. Pameran ini melibatkan partisipan dari berbagai macam disiplin, untuk membaca kembali arsip-arsip, baik itu berupa arsip fisik, ingatan, serta narasi yang berkembang di kalangan warga. Kemudian pembacaan ini dipresentasikan dalam medium seni, buku, dan peristiwa seni. Ini adalah seri kedua, sedangkan Kurun Niaga pertama bertajuk “Kala Negeri Dikelola Pemodal” diselenggarakan tahun 2019 lalu.
Kamis, 25 Desember 2020, teman-teman kembali berkumpul di kabin tengah Rumah Tamera. Berkumpul kali ini adalah dalam agenda diskusi terarah, menyatukan presepsi, dan meninjau proses sketsa yang dilakukan oleh teman-teman 3 minggu terakhir untuk proyek Kurun Niaga. Sebelumnya, para partisipan proyek: Anggraeni Widhiasih (Jakarta), Autonica (Yogyakarta), Verdian Rayner (Solok), Volta A Jonneva (Kinari), Teguh Wahyundri (Solok) Boynistill (Solok), BDX (Solok), dan para fasilitator: Albert Rahman Putra (Solok), Biahlil Badri (Solok), Biki Wabihamdika (Solok), telah mengunjugi beberapa titik di Solok dan Kota Sawahlunto untuk memproduksi sketsa.
“December is hotter than November, this month warms up the murals scattered accros the city. But something else happened, the leafs, wells, and our clothes dry faster. So, if you are missing something — it’s just change taking its place”
(m.biahlil_badri Instagram caption, 22 Desember 2020)
Sekarang kita sampai pada Desember, yang sejak dari awal lebih panas dari bulan-bulan sebelumnya. Di pertengahan bulan ini kita menyambangi Sawahlunto. Kota yang dikenal dengan hasil alam batu bara, kareta api, dan bentuk geografisnya yang memiliki kekhasan tersendiri.
Pengantar Buku Kurun Niaga: Kala Negeri Dikelola Pemodal*
Melalui perperangan, membangun benteng pertahanan yang sulit direbut, dan memonopoli perniagaan, orang-orang Eropa berhasil menguasai beberapa bandar pelabuhan dan hasil bumi penting yang sebelumnya mempertemukan kawasan ini dengan perekonomian dunia yang sedang berkembang. Peran mereka tetap kecil, pemain-pemain di pinggiran kehidupan kawasan yang berjalan tanpa henti, namun mereka telah mengubah keseimbangan yang rapuh antara perniagaan dan kerajaan.[1]
Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Anthony Reid.
Sejak awal Agustus 2019 lalu bersama tiga belas orang partisipan kami
membaca ulang sejumlah rujukan sejarah dan koleksi-koleksi arsip sejak tahun
1600-an hingga akhir 1800an. Bagi kami pembacaan ini adalah sebuah studi yang
menarik, melihat kembali sudut pandang Eropa mencatat Sumatera Barat. Melihat
bagaimana perniagaan membuka akses persilangan budaya, sekaligus melihat
perniagaan menguasai sebuah tatanan politik. Peristiwa-peristiwa ini, saya kira
membantu untuk memperkaya pandangan kita memahami situasi Indonesia hari ini.
Sejak abad 15, telah banyak kapal-kapal pelancong, datang ke pantai
barat Sumatera, mulai dari Aceh, Arab, China, Portugis, Belanda, Inggris,
Prancis, dan Amerika. Ada banyak hal yang bisa kita catat dari sumber-sumber yang
terbatas itu. Keterbukaan masyarakat Minangkabau yang terpusat di pebukitan
pada masa itu, menjadi sebuah hal yang unik. Ia berkembang dengan persilangan
budaya internal Sumatera maupun eksternal yang difilter terlebih dahulu di
pinggiran kawasan, di pantai barat, dan pangkalan-pangkalan besar di timur.
Sekilas para pemimpin terlihat menikmati posisi nyamannya dalam waktu
yang sangat panjang di pebukitan, sekalipun bergantung besar pada
produksi-produksi pertanian, pertambangan, dan segala aktivitas warga di
nagari. Namun, perhatian dan kekawatiran mereka terhadap negeri-negeri tetangga
tak pernah lepas. Mereka selalu memikirkan apa-apa yang terjadi di
kawasan-kawasan pintu masuk, kawasan perniagaan besar, kawasan saingan.
Minangkabau sebagai sebuah ekosistem kebudayaan besar pada masa lampau
hampir tidak terjangkau oleh publik Eropa. Sebelum terjadinya perang saudara,
Padri, konflik antar bangsa tetap dikelola di wilayah pesisir barat. Salah satu
catatan awal menyinggung Minangakabau ditulis oleh Henrique Dias, seorang ahli
obat-obatan yang menompang di kapal portugis Sao Paulo. Kapal ini diriwayatkan
terseret badai hingga Sumatera pada 21 Januari 1561. Beberapa bulan mereka yang
selamat harus membangun kembali kapal untuk berlayar ke tujuan lain. Beberapa
kapal bantuan datang untuk mendampingi.
Raja berjarak kurang lebih dua hari dari lokasi itu. Suatu kali putra
raja datang, para awak Portugis memberikan beberapa hadiah untuk raja, tapi ia
sedikit tersinggung mengetahui kaptennya malah makan ketika ia sedang
menampakkan diri. Raja mengatakan bahwa ia bersedia mengawal jika kapten ingin
mengirim orang melalui jalur darat, dengan durasi 10 hari. Dan raja ternyata
berkeinginan memiliki artileri-artileri milik kapten itu. Raja bersedia
menukarnya dengan kapal-kapal besar yang bisa mengantarkan mereka pulang.
Tetapi kapten menolak permintaan itu, bahwa artileri itu harus diserahkan pada
raja muda di India. Raja merasa puas dengan jawaban itu, dan meminta izin untuk
melihat lebih dekat artileri itu.
Warga sekitarpun menukarkan beberapa barang pangan dengan sejumlah
peralatan seperti pisau dan paku milik rombongan kapten itu. Semua terkesan
cair dan membaur, mereka pun melonggarkan pengamanan. Tapi ia tidak menyadari 5
hari terakhir sampan-sampan berdatangan membawa orang-orang bersejanta,
bersembunyi di pohon-pohon dan kemudian menyerang mereka, lebih dari 70
rombongan portugis terbunuh. Sementara yang selamat berhasil menaiki kapal dan
pergi.[2]
Sketsa Dika Adrian (Kurun Niaga, 2019)
Sebelum Thomas Dias pada tahun 1684 dan dilengkapi Raffles pada tahun
1818 yang memasuki pusat Minangkabau, tidak sedikit yang percaya pada narasi
Marcopolo, yang menggambarakan Sumatera sebagai negeri yang dihuni oleh
masyarakat kanibal. Terlihat banyak catatan-catatan pejalan Eropa kesulitan
menggambarkan Minangkabau dan Batak. Negeri yang memiliki konsep pemerintahan
yang cukup berbeda dengan negeri lainnya yang berbasis kerajaan seperti Jawa,
atau raja-raja di Sriwijaya, Aceh, dan lainnya.[3]
Di Minangkabau, raja adalah pemimpin-pemimpin kecil yang setara dengan
penghulu, dan jumlahnya sangat banyak. Menurut Anthony Reid, ketika Sriwijaya
tidak lagi disebut-sebut pada abad 14, beberapa reputasi kerajaan tersebut
bergeser ke hulu Sungai Batang Hari. Di sana terdapat patung dan prasati
tertanda 1347. Menurut Reid, kemungkinan kerajaan Budha Raja Adhitiawarman
(diduga adalah Dharmasraya) memulai tradisi kekuasaan “raja nan agung” di
Sumtera Barat bagian tengah, dimana tradisi tersebut hidup berdampingan tetapi
kurang harmonis dengan masyarakat Minangkabau yang matrilineal dan pluralistik.
Raja-raja Minangkabau bagi Reid memiliki kharisma yang sangat kuat di
seluruh pulau Sumatera pada abad 17 sampai 18. Tapi kharisma itu hanya terpapar
oleh pengaruhnya di setiap pusat niaga di Sumatera.
Pada tahun 1684 Gubernur VOC di Malaka mengirim Thomas Dias menemui
“Raja Minangkabau” di Pagarayung. Menurut Reid, tujuannya sederhana agar
Belanda dapat berdagang langsung dengan penyedia emas, lada, dan timah
Minangkabau, menjadikannya sekutu yang potensial di tengah konflik yang terus
menerus terjadi antara Siak, Johor, Jambi, Palembang, dan Malaka.
Dias memulai misinya dengan mengirimkan utusan ke “Raja Minangkabau”
untuk memberi tahu rencana kedatangannya. Direspon oleh Raja Minangkabau dengan
mengirim 9 orang utusan untuk menjemput Thomas Dias. Ia mencatat total 37 orag
termasuk timnya melakukan perjalanan ke pusat Minangkabau. Ia mengaku dibawa
melewati jalur-jalur yang tidak lazim dilewati warga. Menghindari beberapa
“kerajaan kecil” yang bisa saja curiga dengan kedatangan mereka. Selain itu, ia
juga mendapat respon yang tidak baik dari warga, sebab takut akan adanya
eskpedisi lanjutan dari Eropa untuk menaklukkan mereka. Beberapa kali harus
tidur di bawah pohon. Thomas Dias mengaku disambut dengan baik di Pagaruyung,
dan pulang membawa sejumlah kesepakatan. Perdagangan emas di jalur timur,
terbuka untuk Malaka.
Hal serupa diupayakan Raffles atas inisiatifnya. Kebesaran pengaruh
Minangkabau di sepanjang pesisir Sumatera dan pangkalan-pangkalan
mengantarkannya ke sebagai bangsa Eropa pertama yang menaiki pebukitan Padang
menuju pusat Minangkabau pada tahun 1818. Ia bertaruh pada momen-momen yang
sempit dan sekaligus strategis. Pada masa itu, dikenal dengan masa interregnum
Inggris. Napoleon menguasai sebagian besar Eropa dan mengambil alih kerajaan
Belanda. Pimpinan Belanda mengungsi ke Inggris, dan sejumlah wilayah kekuasaan
Belanda melalui sebuah perjanjian akan dikelola oleh Inggris, salah satunya
adalah Sumatera Barat.
Raffles membuat kesepakatan dengan sejumlah pemimpin adat yang juga
terdesak oleh Padri. Dengan tidak begitu rumit, ia memperoleh kesepakatan dan
surat untuk Raja Inggris agar tidak membiarkan Belanda kembali ke Padang.
Sebagai gantinya, Raffles meninggalkan sejumlah pasukannya di Simawang, menjaga
warga dari Padri Lintau, dan memastikan agar jalur penting antara pusat
Minangkabau, menyeberangi Singkarak, melalui Solok (Kubuang Tigo Baleh) ataupun
Koto Tangah tetap terbuka untuk Inggris.
Niat Raffles tidak berjalan dengan baik. 1819, Sumatera Barat kembali dikuasai
Belanda.
Sebelumnya, pada tahun 1600an Belanda memulai peniagaanya dengan setara.
Pelakat dan pertukaran utusan menjadi seni politik yang lazim pada masa itu. Di
Pantai Barat, Belanda dan Aceh tidak menjadi mesra dengan plakat semata.
Setelah mendapati pintu masuk ke pantai barat, Belanda membuat sejumlah
perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal. 1663 para petinggi adat di Painan
dan VOC menyepakati “Painansche Contract”[4].
Kesepakatannya ini memberikan perdagangan secara bebas dan tanpa pajak di
wilayah Tarusan dan Air Haji, dan kemudian mendirikan Loji[5]
di Salido. Tapi VOC selalu menginginkan Padang yang menjadi sentra strategis.
Sketsa Hafizan (Kurun Niaga, 2019)
Pada tahun 1667, loji dipindakan ke Padang. Tapi kota ini tidak begitu
aman bagi Belanda, sebab Aceh masih memiliki pengaruh yang kuat di sana. Loji
kembali dipindahkan ke Painan, tepatnya di Pulau Cingkuak. Di saat yang sama,
loji-loji kecil dibangun di Pariaman dan Tiku. Tahun 1668, Belanda mematangkan
niatnya. Aceh berhasil dihalau. Sebagian dari orang-orang Aceh yang berpengaruh
pindah ke Pauh. Tapi untuk wilayah pantai barat Sumatra, Padang terlalu
strategis untuk dilepaskan begitu saja. Keberadaan Aceh di Pauh dan Koto Tangah,
mengerakan semangat perang warga lokal melawan VOC.[6]
Sejak tahun 1669 hingga 1750an lebih dari 20 kali perang besar terjadi
antara Pauh dan Aceh. 1679 Pauh mulai berkoalisi dengan para pemimpin Tiga
Belas Kota (Kubuang Tigo Baleh, yang sekarang disebut sebagai wilayah Kota dan
Kabupaten Solok) yang merupakan produsen rempah utama. Tahun 1688, 5 orang
penghulu Pauh tunduk, dan 9 penghulu masih rewel. Berbagai serangan kembali
terjadi, walau sering kali “marasai” Pauh tak henti-henti memperlihatkan
ketidak-taatannya. Tahun 1713, sekitar 500 pasukan, termasuk pemuka
agama, di bawah pimpinan Rajo Putiah dan Rajo Saruaso berada di Padang untuk
menghadang, tetapi “Padang” dibantu oleh para awak kapal Belanda dan 120 awak
Bugis berhasil menghalau mereka. [7]
Tahun 1716 Pauh bersedia bekerja sama dengan VOC dan menetap di wilayah
yang ditentukan Belanda. Tapi, 1720, Pauh diam-diam kembali ke tanah asal.
Tahun 1724, VOC mengeluarkan perjanjian dengan Pauh bahwa, wilayah itu tidak
boleh dihuni. Beberapa warga berusaha kembali dan diusir paksa. Beberapa
penghulu, menaiki pebukitan membangun kerja sama dengan Kubuang Tigo Baleh. [8]
Pada 1726, Pauh dan warga Kubuang Tigo Baleh menuju Padang, namun
bantuan militer Belanda dari Batavia datang. 1727, para pemimpin Pauh dan
Kubuang Tigo Baleh datang ke Padang untuk bernegosiasi, dan akhirnya meminta
maaf pada Belanda. Salah satu alasan utama permintaan maaf ini adalah karena
Belanda menyetop penjualan garam. Tapi, rupanya itu tidak berlangsung lama,
1728 Pauh menduduki tempat-tempat yang dilarang VOC, melakukan sabotase dengan
mengeringkan air sawah dan membuat perdagangan dengan Kubuang Tigo Baleh menjadi
lebih sulit.[9]
Pauh memang pintu perdagangan hasil alam penting. Ia berada di lembah
barat Minangkabau yang menghadap ke pelabuhan, di belakangnya membentang wilayah
Kubuang Tigo Baleh, produsen rempah yang tidak bisa diakses Eropa hingga
Raffles menaikinya pada tahun 1818 tadi.
Secara bertahap, setelah segala bunyi plakat dan perjanjian, VOC mulai
mendirikan loji-loji, mengusasai bandar-bandar pelabuhan besar. Memberikan
gelar-gelar tertentu pada pimpinan-pimpinan adat yang bisa diasuh. Menanjak
1700an hubungan dagang yang setara mulai berganti dengan monopoli yang dikuasai
VOC. Ketimpangan. Pada tahun 1668 VOC menandatangi perjanjian kerjasama dengan
penghulu di Barus, tak lama setelah Pauh bergolak, Rajo Lelo di Barus
diasingkan karena mulai menyadari dampak negatif dari VOC terhadap tatanan
ekonomi-sosial-politik kerajaannya.
Melalui para pemimpin lokal yang bisa diasuh, Belanda memulai
permainannya dari pesisir yang terus bergerak. Pola-pola di atas hanyalah salah
satu contoh tentang bagaimana VOC mengambil peluang dari kerapuhan antara
perniagaan dan kerajaan, seperti yang digambarkan dikutipan awal.
“Negara-negara baru” muncul di 1600-1800an. Ibu kota yang sebelumnya di
pedalaman kini bergeser ke pesisir pantai, sesederhana VOC mendirikan pusat
administrasi di sana. Kota-kota dibangun kembali dengan titik nol yang dekat
dengat akses pelabuhan dagang dan askes bantuan militer.
Sejak 1660 Belanda sudah mulai memberikan gelar Opperkoopman
kepada daerah-daerah yang dianggap betul-betul bisa dijadikan wilayah
perdagangan. Pemimpin operasinya kebanyakan berasal dari saudagar dagang dan
ada pula beberapa saudagar kecil. 1691 Belanda juga menunjuk Maharaja Indra
sebagai penghulu regen baru Belanda. Proses-proses seperti ini sering terjadi,
Belanda menunjuk perwakilan-perwakilan Penghulu dengan dalih mempermudah
administrasi, satu persatu Belanda berhasil mendirikan “badan”nya di
Minangkabau.[10]
Pintu semakin lebar setelah Padri mulai bergolak di wilayah perbukitaan
Minangkabau. Satu persatu wilayah penghasil Akasia dan Cangkeh dikuasai Padri.
Rajo Alam dikudeta. Padri mulai membentuk sebuah administrasi baru yang
menyerupai sebuah “negara” atau badan yang berbeda dengan prinsip egaliter
tradisional Minangkabau. Kudeta Padri dengan cara yang keras membuat sebagian
besar masyarakat yang merasa terancam mengundang keterlibatan Eropa.
Du Puy, residen Belanda di Padang mendesak pemerintah di Batavia supaya
mengerahkan Garnisum Simawang kembali. 1820 Du Puy membuat perjanjian dengan
kepala-kepala di pusat atau “pedalaman” untuk penyerahan tanah mereka pada
pemerintah Hindia Belanda. 1821 Padri diusir dari Sulik Aia oleh garnisum
Belanda, dan berlanjut ke daerah-daerah lainnya, hingga Belanda menguasai dan
mengambil alih pemerintahan.[11]
“Negara” atau badan legal untuk memunguti pajak, membuat tentara,
mensakralkan bendera, membuat penjara, dan mencetak uang. Hadir menggantikan
Padri yang belum mendapatkan posisi nyamannya. 1825 Belanda sudah mulai
memberlakukan pajak 5% dari bahan yang dijual di 34 pasar di Tanah Datar dan 14
pasar di Agam. Nederlansche Handle Maatscappij (NHM) mendirikan pabriknya di
Padang. 1831 Pengumpulan pajak dilakukan melalui para penghulu yang ditunjuk.
1834 Januari, sebuah kontrak yanag berlaku selama tiga tahun ditandatangani
oleh Gebernur Jenderal dan wakil NHM di Padang, tentang pendirian dua depot
besar di wilayah Minangkabau, dan terus berlanjut.
Membangun Negara dari prespektif niaga tentunya manyisakan banyak resiko
dan keuntungan, mengabaikan aspek-aspek lingkungan dan kebudayaan, mengantarkan
pertanyaan untuk siapa nagara ini dibangun?
Pertanyaan menggebu-gebu ini, saya kira tidak ada salahnya kita
lontarkan agak sering. Tidakpun menjadi prioritas, hasrat menguasai ini harus
tetap dibentengi dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau sekedar jadi lalat di
ekosistem perniagaan besar yang kompleks.
Selain itu, Akbar Yumni, seorang kawan
pernah menuliskan, bahwa selama ini pengertian sejarah sosial-politik yang
berlangsung selalu sejarah yang dibangun oleh negara atau para akdemisi.
Sementara warga negara yang sebenarnya adalah subjek sejarah dan sering kali
mengalami dampak langsung dari konstruksi sejarah tersebut, tidak diberikan
peluang untuk dilibatkan dalam merumuskan sejarah.[12]
Kolaborasi ini adalah aksi alternatif dalam mengembang wacana sejarah publik.
Melibatkan sejumlah partisipan dari generasi hari ini, dari beragam sudut
pandang menafsirkan peristiwa sejarah yang tidak ia alami secara langsung.
Mengabaikan ataupun merespon sejarah yang ditata oleh negara ataupun akademisi.
Berbekal bagasi situasi
sosial-politik-ekonomi hari ini, sejumlah pemuda ini meminjam lagi sejumlah
arsip, meminjam sudut pandang para pencatat, menganalisanya kembali untuk
memahami peristiwa hari ini yang seolah kita lepaskan dari masa lampau, membaca
pola-pola perisitwa memperkaya sudut pandang. Dalam diskusi lain, saya juga
ingat Akbar menekankan, ketika kita membaca ulang sejarah, dalam sudut pandang
tertentu kita juga tengah berada dalam situasi sejarah itu sendiri. Secara
performatif kita menghubungkan diri secara horizontal dari sejarah yang selama
ini berjarak.
[1]
Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Anthony Reid.
Komunitas Bambu, 2019, hlm. 4
[2]
Sumatera Tempo Doeloe, Anthony Reid, Komunitas Bambu, 2010. Dalam buku ini Reid
mengkurasi sejumlah catatan petulang yang menarasikan Sumatera pada masa
lampau, dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Komunitas Bambu.
[3]Ibid, hlm 186-212; lihat juga: Memoir of the Life and Public Service
of Sir Thomas Stamford Raffles by His Widow. Vol. I, London, 1835.
[4]
Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi, Gusti Asnan,
Yogyakarta, 2006. Hlm, 20-21.
[5]Loji
(loge, factory, atau facrorij) berasal dari kata Portugis feictoria
yang berarti tempat tinggal, kantor, atau gudang tempat bangsa tersebut
melakukan kegiatan perdagangan di kota-kota seberang laut. Fetoria bisa
berupa benteng (kubu pertahanan) dan bisa juga berupa gedung biasa. (Wikipedia
– Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Loji) diakses
pada September 2019)
[6]
Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang, Rusli Amran. Jakarta, 1981. Hlm 171-188
Masyarakat Padang di pelabuhan pantai barat Sumatera dengan latar belakang kapal pengantar surat ‘Insulinde’ yang sedang bertolak bersama Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Koleksi Tropenmuseum
Sebelumnya terjadi perdebatan panas di parlemen Belanda dari tahun 1877-1887 tentang pemilihan jalur yang akan dibangun, masalah uang yang akan dikeluarkan, dan rencana pembuatan rel di Sumatera Barat akan menghubungkan pantai barat atau timur. Rencana ini menjadi perdebatan lagi dengan berbagai alasan.